Wajib Baca ! PNS Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Situsberbagi.com - Selamat malam sahabat situs berbagi. Informasi ini penting bagi PNS. Dalam menjalankan tugas dan pokok dan fungsinya, siapapun termasuk PNS pasti akan menghadapi resiko termasuk resiko hukum. Entah karena kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan seorang PNS bisa saja melakukan kesalahan. Mungkin PNS banyak yang tidak mengetahui bahwa UU No 5 tahun 2014 juga mengatur mengenai hak PNS untuk mendapat bantuan hukum jika menghadapi masalah hukum terkait dengan pekerjaannya. 

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak mendapat perlindungan dan bantuan hukum seperti diatur dalam UU No 5 tahun 2014. Namun, pada kenyataannya ada beberapa kejadian PNS tidak mendapatkan hak seperti yang tertulis dalam regulasi tersebut.
“Ketidaktahuan PNS akan regulasi yang ada sering membuat PNS terjebak dalam pelanggaran administrasi maupun hukum. Ketika proses hukum diderakan, PNS sebenarnya berhak mendapatkan bantuan hukum,” terang Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Herman, Sabtu (26/8).
Dia mencontohkan kasus yang terjadi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Blitar. Salah satu PNSnya terlibat kasus hukum tapi tidak mendapat bantuan hukum.
Herman mengungkapkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya PNS terkadang melakukan kesalahan yang tidak disengaja dalam menjalankan prosedur karena ketidaktahuan PNS tentang regulasi yang berlaku.Namun saat kesalahan tersebut memiliki konsekwensi hukum, PNS bersangkutan tidak mendapat bantuan hukum.
“Ini menjadi masukan bagi kami, karena seharusnya terdapat paling tidak unit bantuan hukum di tiap daerah untuk mendampingi PNS yang terlibat dalam permasalahan yang memiliki konsekwensi hukum,” ujar Herman.
Dia menambahkan, kurangnua pengetahuan PNS tentang pemberlakuan peraturan yang baru sempat memicu menculnya perbedaan pendapat. Salah satu contohnya mengenai penerapan ketentuan dalam PP Nomor 11 tahun 2017.
Sejumlah pihak berpendapat setelah sosialisasi berlangsung, segala ketentuan dalam PP tersebut diterapkan. Padahal untuk sejumlah ketentuan belum terbit petunjuk teknisnya.
“Untuk sejumlah peraturan yang telah disosialisasikan, pemberlakuannya memang ada yang tidak serta merta saat itu juga. Namun harus menunggu diterbitkannya petunjuk teknis. Selama petunjuk teknis belum ada, maka gunakan ketentuan sebelumnya,” pungkasnya
sumber : fajar.co.id
Demikian informasi mengenai PNS berhak mendapatkan bantuan hukum seperti yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2014. Semoga setelah informasi ini kami bagikan, semua PNS di Indonesia mengetahui sehingga tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat. Oleh karenanya mohon dibantu untuk share ya,terima kasih

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Wajib Baca ! PNS Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum Sesuai UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara"

Posting Komentar