Kesejahteraan dan Jabatan Honorer Diklaim Bisa Setara PNS Melalui PPPK ! Benarkah ??? Berikut Penjelasannya !

Situsberbagi.com - Selamat Malam Sahabat Situs Berbagi. Kesejahteraan- Jabatan Honorer diklaim setara PNS. Lha kok bisa ? begini penjelasannya, pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menerima tunjangan Pensiun layaknya PNS.  Kedua, Jika anggaran cukup bisa saja gaji, tunjangan, dan fasilitas lain PPPK disamakan dengan PNS. Ketiga PPPK bisa mengisi jabatan bergengsi seperti tenaga ahli maupun konsultan pemerintah. Dan keempat, adanya PPPK bisa mengatasi kekosongan PNS Kesehtan dan Pendidikan di Daerah Khusus. 


Wacana honorer menerima tunjangan pensiun direspon positif. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu, bakal mendapatkan kesejahteraan tak kalah dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ya, klausul teknis soal tunjangan pensiun itu, segera dimasukkan dalam rancangan peraturan pemerintah tentang PPPK. Aturan ini sebentar lagi diterbitkan.
“PT Taspen sudah menyampaikan sikap siap mengelola iuran pensiun pegawai berstatus PPPK itu,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana   Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto sangat mendukung kesamaan hak kesejahteraan PNS dan PPPK. Dia mengatakan, selama pemerintah mempunyai anggaran cukup, bisa saja gaji, tunjangan, dan fasilitas lain PPPK disamakan dengan PNS. Bahkan, tenaga PPPK juga bisa mengisi jabatan birokrasi bergengsi. Seperti tenaga ahli maupun konsultan pemerintah.

Terkait hal ini, Sekkab Minut Ir Jemmy Kuhu MA mengatakan, secara pribadi dirinya sangat setuju. Hanya saja, dikatakan Kuhu, jika wacana ini akan diterapkan harus sesuai aturan. “Pastinya, kami hanya tinggal melaksanakan sesuai aturan,” tukasnya. Kepala BKDD Minut Drs Aldrin Posumah mengungkapkan, pihaknya sah-sah saja jika aturan seperti itu. “Kami tinggal melaksanakan saja. Dengan harapan jika sesuai aturan, honorer juga setuju. Karena ini seperti tabungan untuk masa tua nanti,” jelas Posumah. 

Sekkab Minahasa Jeffry Korengkeng SH MSi sendiri mengaku belum mendapatkan petunjuk resmi dari pusat. “Memang sudah sempat baca di media massa, namun kita semua harus berdasarkan peraturan. Jika aturan sudah keluar maka kita akan menyesuaikan,” singkat Korengkeng. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Sulut Ir Roy Roring menegaskan, sampai saat ini belum ada petunjuk terkait pensiunan honorer. “Saya juga baru dengar soal wacana itu. Tapi kalau soal pensiunan, kita menunggu petunjuk pusat,” tutur Roring. Mengenai kemungkinan akan dipotong digaji, layaknya ASN, Roring mengatakan, itupun harus berdasarkan aturan. “Jika itu bisa, ada aturannya,” tegasnya. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Niko Damongilala mengatakan, belum mengetahui soal wacana pemerintah pusat terkait pensiun honorer. 

"Kalaupun benar, itu kan baru wacana," ujar Damongilala semalam. Senada, Sekkab Mitra Farry Liwe. Dirinya menegaskan belum ada petunjuk terkait honorer mendapat pensiun. "Itu harus melalui petunjuk dari pusat," aku Liwe. Di Mitra, honorer melalui sistem kontrak. "Sekarang para honorer diperkerjakan melalui sistem kontrak," jelasnya. Terpisah, Badan Keuangan Daerah Mitra melalui Kabid Anggaran Yoldi Winerungan mengatakan, pensiunan pegawai itu diserahkan langsung melalui Taspen. "Jadi kalau wacana ini pun terlaksana. Yang mengurusi pensiunan itu Taspen," ujar Winerungan. Sementara itu, kesejahteraan honorer sudah dijamin pemerintah kabupaten/kota.  Seperti di Kota Tomohon, sebanyak 755 PPPK menerima upah secara utuh ditambah tanggungan asuransi. Baik BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Pun, di Talaud. " “Kalau khusus honorer di Talaud diberikan BPJS ketenagakerjaan. Itu dipotong dari gaji perbulannya, kunci Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Djanus Amiman 


Demikian sedikit ulasan mengenai PPPK diklaim memiliki Kesejahteraan-Jabatan yang setara dengan PNS. Semoga bisa memberikan gambaran yang cukup bagi rekan-rekan honorer yang memiliki peluang untuk menjadi PPPK. Kita tunggu saja aturannya terbit. Terima kasih

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kesejahteraan dan Jabatan Honorer Diklaim Bisa Setara PNS Melalui PPPK ! Benarkah ??? Berikut Penjelasannya !"

Posting Komentar