DPR RI : TIDAK SERTAKAN DIM, PEMERINTAH SETUJU SELURUH ISI DRAFT REVISI UNDANG-UNDANG ASN

Situsberbagi.com - Selamat malam sahabat Situs Berbagi dimanapun anda berada. Apa kabar pembahasan revisi Undang-Undang ASN ? ini dia kabar terbarunya. Bersamaan dengan terbitnya surpes oleh presiden dengan menunjuk perwakilan untuk membahas RUU ASN dan pertembakauan dengan ini Pemerintah dianggap menyetujui seluruh isi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan dan RUU Aparatur Sipil Negara yang diusulkan DPR karena tidak menyertakan daftar inventaris masalah (DIM). 
 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Joko Widodo telah menerbitkan surat presiden (Supres) terkait kedua undang-undang ini. Terbitnya surat presiden yang menunjuk wakil pemerintah dalam aturan ini menunjukan pemerintah menyetujui untuk melakukan pembahasan.
 
 
"Tidak kirim DIM artinya pemerintah seluruhnya setuju [dengan draf usulan DPR]. Pemerintah tidak ada masalah, artinya seluruh undang-undang yang kami kirim erartinya pemerintah setuju," kata Supratman di Jakarta, Senin (10/4/2017). 
 
Dia mengatakan DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pertembakauan. Dengan pola ini diyakini substansi undang-undang lebih kuat karena lintas fraksi. Sementara utuk RUU ASN, badan musyawarah DPR menyerahkan ke Baleg untuk dilakukan pembahasan. 
 
Meski pemerintah dianggap setuju, Supratman mengharapkan pemerintah tetap mengirimkan DIM. Dia mengatakan pilihan Supres tanpa DIM merupakan fenomena baru dalam pembahasan undang-undang. Meski begitu, pilihan pemerintah ini tidak salah secara aturan.
 
"Yang wajib dijawab [surat dari DPR] itu dalam bentuk Supres. Waktunya 60 hari. Tapi DIM tidak diatur. Dulu kebiasannya begitu Supres dikirim bersamaan dengan DIM," katanya. 
 
Dia mengatakan, jika sikap pemerintah tidak setuju. Maka DIM yang diajukan menjawab dengan menyatakan seluruhnya pemerintah tidak setuju dengan usulan DPR.
 
Ibnu Multazam anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur 7 mengatakan pilihan presiden tidak menyatakan DIM merupakan preseden tidak baik dalam tata negara. Pasalnya kedua RUU ini memiliki subtansi yang tinggi bagi masyarakat.
 
"Cukai tembakau Rp140 triliun itu yang perlu kami atur. Sementara ASN menyangkut puluhan ribu pegawai honorer yang tidak jelas nasibnya," katanya.
 
Dia mengingatkan, dewan dapat melakukan tindakan yang serupa dengan pemerintah. RUU inisiatif pemerintah tidak direspon oleh DPR dengan tidak menerbitkan DIM.

sumber : bisnis.com

Demikian informasi mengenai perkembangan pembahasan Revisi Undang Undang ASN bersama pemerintah dan DPR. Kita doakan semoga semua usulan revisi Undang-Undang ASN bisa segera disahkan. Supaya rekan-rekan honorer mendapatkan kepastian masa depan yang lebih baik. 

Bagi rekan-rekan pengunjung situs berbagi kami akan terus mengupdate informasi untuk anda seputar Info Lowongan Kerja, Beasiswa, dan informasi PNS yang kami himpun dari sumber-sumber terpercaya. So, selalu berkunjung ke situsberbagi.com ya. Jangan lupa like Fanpage situs berbagi dan share ke rekan-rekan yang lain. Di sini kita berbagi informasi dan pengetahuan bagi sesama. Terima kasih

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "DPR RI : TIDAK SERTAKAN DIM, PEMERINTAH SETUJU SELURUH ISI DRAFT REVISI UNDANG-UNDANG ASN "

Posting Komentar