PNS KENA RASIONALISASI BERHAK ATAS UANG TUNGGU HINGGA 5 TAHUN !! LAYAK KAH ? BERIKAN KOMENTAR

Situsberbagi.com - Selamat malam Sahabat Situs Berbagi. Masih hangat-hangatnya untuk dibedah PP Nomor 11 tahun 2017 yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diterbitkannya PP tersebut juga menunjukkan bahwasanya Pemerintah telah berkomitmen mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Oleh karena itu saat ini moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih diberlakukan. Dapat dikatakan ini adalah bentuk dari kebijakan rasionalisasi PNS.

Untuk menjalankan kebijakan rasionalisasi itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang‎ Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam PP tersebut, disebutkan PNS yang terkena rasionalisasi atau perampingan di sebuah instansi pemerintahan, tahap awal akan terlebih dahulu disalurkan ke‎ instansi pemerintahan yang lainnya. Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak dapat disalurkan, dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tidak dapat disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari l0 (sepuluh) tahun, menurut PP ini, diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun," tulis PP tersebut.
Apabila hingga 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak dapat disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.‎
Dalam PP ini, juga terdapat mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas permintaan sendiri, karena mencapai batas usia pensiun, dan karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.
Menurut PP ini, PNS yang mengajukan permintaan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.
"Permintaan berhenti ditolak apabila: a. sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan; b. terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS; d. sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; e. sedang menjalani hukuman disiplin; dan/ atau f. alasan lain menurut pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian)," bunyi Pasal 238 ayat (3) PP ini.
Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
"Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan," bunyi Pasal 240 PP ini.‎ 

sumber : liputan6.com

Demikian informasi mengenai PNS Kena Rasionalisasi Berhak atas Uang Tunggu Hingga 5 Tahun ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan yang pastinya semoga tidak ada Rasionalisasi PNS sampai kapanpun. Silahkan Share ke rekan-rekan yang lain ya semoga bermanfaat. Terima Kasih

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "PNS KENA RASIONALISASI BERHAK ATAS UANG TUNGGU HINGGA 5 TAHUN !! LAYAK KAH ? BERIKAN KOMENTAR "

  1. apapunnbentuknya peraturan di negeri ini ga ada yg jelas coba lihat UU Guru dan dosen molor sampai sekarang ga ketegasan kedua UU ASN sama hanya wacana bahwa PNS sejahtera bohong besar contoh si A kerja 30 Th hanya hargai Gaji 4,5 jutaan adil kah dijaman serba mahal begini ?

    BalasHapus