Inilah yang Akan Terjadi Jika Menjual Tanah



dikutip dari Rimanews.com ANALISIS - Indonesia adalah negeri kaya, katanya. Akan tetapi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen) atau meningkat 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta orang (11,37 persen).
Perinciannya, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,30 juta orang dari 10,33 juta orang pada Maret 2013 menjadi 10,63 juta orang pada September 2013. Sementara itu, di daerah perdesaan naik sebanyak 0,18 juta orang (17,74 juta orang pada Maret 2013 menjadi 17,92 juta orang pada September 2013).
Selama periode Maret-September 2013, prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2013 sebesar 8,39 persen atau naik menjadi 8,52 persen pada September 2013. Sementara, prosentase penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 14,32 persen pada Maret 2013 menjadi 14,42 persen pada September 2013.
Saat ini, angka kemiskinan menurut banyak pengamat makin meningkat, seiring laju inflasi dan banyaknya bencana.
Hal ini membuktikan bahwa yang kaya adalah tanah kita, orangnya belum. Atas asumsi ini, kita harus berkeyakinan bahwa setiap jengkal tanah di bumi Indonesia adalah sumber daya yang harus kita optimalkan untuk mensejahterakan masyarakat.
Akan tetapi faktanya sangat ironis. TengoAnchorklah laporan The Land Matrix Partnership, sebuah lembaga pemantau independen yang mencakup kelompok-kelompok seperti Koalisi Tanah Internasional Pusat Pembangunan dan Lingkungan Hidup universitas Bern, yang baru-baru ini mengeluarkan data terbaru mengenai lahan-lahan di seluruh dunia.
Salah satu data mengenai Indonesia menunjukkan ada 85 transaksi penguasaan tanah lintas nasional untuk tanah Indonesia yang berasal dari Amerika dan Belgia, Srilanka dan Korea Selatan. Namun, perusahaan Malaysia adalah investor terbesar, meliputi 32 transaksi yang mencakup 1,27 juta hektar.
Kontrak lahan terbesar yang teridentifikasi adalah 300.000 hektar untuk konglomerat asal Genting Malaysia dalam rangka pengembangan bisnis sawit di Papua. Global Observatory mancatat bahwa kesepakatan ini sudah terjadi di tahun 2011, meskipun belum semuanya beroperasi.
Kontrak terbesar lainnya adalah 299,262 hektar lahan sawit di Sumatera dioperasikan oleh perusahaan asal Malaysia Sime Darby. Perkebunan ini sudah mulai beroperasi sejak 2013.
Tanah adalah kedaulatan
Kesadaran nol tentang pentingnya menjaga kehormatan dan kedaulatan lewat kepemilikan lahan oleh pemerintah juga menjalar ke hampir setiap insan Indonesia.
Secara personal, masyarakat kita juga gemar menjual aset paling berharga mereka ini. Sangat ironis, ada yang menjual tanah hanya untuk membiayai pesta prosesi pernikahan anak.
Kita tahu, bahwa bangsa ini memang bangsa seremonial, sering lebih menekankan upacara/seremoninya ketimbang esensi. Akan tetapi, kesadaran tentang betapa penting menjaga kedaulatan dengan mempertahankan hak milik atas tanah harus dikedepankan.
Yang juga menjadi perhatian penulis adalah beberapa penyeru agama yang kerap menganjurkan masyarakat berangkat haji dengan menjual tanah yang mereka miliki.
“Ayo daftar (haji) sekarang sama saya. Bapak punya tanah, jual! Tidak perlu takut ini-itu, nanti kuliah anak saya bagaimana dan seterusnya. Allah yang akan menjamin!,” kutipan dari ceramah seorang ustadz yang penulis dengar langsung di sebuah kampung di Lampung Selatan.
Sebagai seorang agen bimbingan haji, sang ustadz boleh saja menyuarakan itu. Akan tetapi, cara berangkat haji dengan menjual tanah secara sembarangan adalah perilaku yang tidak terpuji.
Cukup baik, dan patut dicontoh, adalah pandangan orang Madura. Mereka pantang berhaji dengan menjual tanah, terutama tanah warisan. Haji harus didanai dari hasil kerja keras. Kebaikan—misalnya haji—harus berasal dari cara yang baik dan berakibat baik pula.
Biasanya, para pemilik tanah, tidak mau peduli kepada siapa mereka menjual tanahnya. Uang menggelapkan mata mereka. Tanah potensial di dunia yang pastinya semakin berkurang (karena abrasi, manjadi padang pasir dst.) ditukar dengan kertas yang mudah dicetak.
Budaya konsumerisme secara ideologis menyumbang pandangan untuk mengganti previlej kepemilikan tanah dengan kepemilikan mesin (motor atau mobil mewah), benda-benda elektronik dan  pemenuhan gaya hidup lainnya. Hal ini harus dibendung jika kita tidak mau terjerembab ke dalam kesenangan semata yang, di kemudian  hari, membuat generasi setelah kita berakhir tragis.
Berkaca ke Palestina dan Ethiopia
Kita bisa mengaca kepada kasus di Palestina, yang dulu kelompok kaya di masyarakat (di awal abad 20) dengan mudah menjual tanah kepada pengusah-pengusaha Yahudi untuk memenuhi gaya hidup mewah. Kini, keturunan mereka rela mengorbankan nyawa hanya untuk sejengkal tanah.
Fakta bahwa tanah mereka secara ilegal dirampok Israel itu soal lain, tetapi bahwa banyak pemilik kebun yang menjual tanah dalam jumlah besar di sekitar komunitas Yahudi juga merupakan kenyataan.
Selain itu, kita juga dapat belajar dari Ethiopia. Setakat ini, Ethiopia merupakan negeri di Afrika yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbaik di Afrika, dengan pertumbuhan  GDP mencapai 108 % dalam kurun waktu enam tahun. Produk utama mereka adalah pertanian, naik tiga kali lipat dalam satu dekade terakhir.
Akan tetapi, negeri dengan populasi 87 juta jiwa ini, 90% rakyatnya terbelenggu dalam jerat kesengsaraan; mulai dari terputusnya akses pendidikan hingga nihilnya fasilitas kesehatan; rata-rata pendapatan mereka masih di bawah U$1500 (Rp.18juta) setahun; dan 30% penduduknya terancam kelaparan setiap saat.
Sebabnya adalah karena sektor pertanian yang merupakan separuh penggerak ekonomi Ethiopia dikendalikan oleh asing. Perusahaan-perusahaan multinasional dan spekulator swasta secara agresif mengincar lahan-lahan subur di Ethiopia yang tidak banyak, dibandingkan dengan luas tanah seluruhnya. Pejabat yang korup membantu memuluskan langkah mereka.
Rakyat Ethiopia kebagian padang pasir, tempat yang rumput paling mengganggu saja tidak sudi hidup.
Retorika pemerintah di mana pun sama, Kementerian Pertanahan di ibukota Addis Ababa mengatakan bahwa program pemberian ijin pengelolaan tanah adalah “win-win”, semuanya untung. Perusahaan asing membawa teknologi dan tenaga ahli, dan hasilnya dapat dipakai untuk perbaikan sektor pendidikan serta kesehatan, juga untuk pembangunan desa tertinggal.
Akan tetapi, Human Rights Watch, juga LSM Oxfam, mengatakan bahwa dampak dari penguasaan lahan atas pihak asing adalah hampir semuanya buruk, seperti menyebabkan banyak orang terusir dari kampung halamannya, menghancurkan budaya, mencemari lingkungan dan makin membuat mereka bergantung kepada donasi bahan pangan, lebih buruk daripada sebelumnya.
Belajar dari kedua negeri yang kini sama-sama sengsara, masihkah kita dengan mudah untuk menjual kapling-kapling tanah milik kita? Hanya orang tuli dan buta yang tidak sanggup mengambil pelajaran dari kasus orang lain.
sumber : rimanews.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Inilah yang Akan Terjadi Jika Menjual Tanah"

Posting Komentar